Play – Dalam beberapa tahun terakhir, perspektif warga AS tentang Tiktok telah menjadi pusat perdebatan tentang apakah ia benar-benar menjadi alat bagi pemerintah China untuk memata-matai warga AS ataukah hanya sekadar ruang kreativitas untuk ekspresi dan hiburan.
Pada hari Rabu yang lalu, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menandatangani undang-undang baru yang menyoroti masalah ini, yang dikenal sebagai “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act”.
Undang-undang ini memberikan TikTok dua pilihan: menjual bisnisnya di AS kepada perusahaan non-China atau menghadapi pemblokiran total di negara tersebut.
Keputusan ini membuat ByteDance, perusahaan induk TikTok yang berbasis di China, harus membuat keputusan sulit.
Reaksi terhadap undang-undang ini sangat bervariasi di antara warga AS. Menurut hasil jajak pendapat yang diterbitkan oleh Reuters/Ipsos, lebih dari separuh warga AS percaya bahwa TikTok digunakan oleh pemerintah China untuk memengaruhi opini publik AS.
Mayoritas responden juga menyatakan kekhawatiran bahwa TikTok dapat digunakan untuk memata-matai aktivitas sehari-hari warga AS. Meskipun demikian, pendapat ini tidak sepenuhnya merata di kalangan seluruh masyarakat AS.
Seorang warga AS, Sarah Johnson, 28 tahun, menyatakan, “Saya sangat khawatir dengan potensi penggunaan TikTok sebagai alat mata-mata.
Tetapi, saya juga sadar bahwa banyak dari kami yang hanya menggunakan platform ini untuk hiburan dan berkreativitas. Saya pikir solusinya mungkin tidak harus sekeras memblokir seluruh aplikasi.”
Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya dibagikan oleh semua orang. Seorang warga AS lainnya, Michael Thompson, 45 tahun, menyatakan, “Kita harus mengambil langkah tegas terhadap TikTok.
Kami tidak bisa mengambil risiko dengan data pribadi dan keamanan nasional kami. Jika itu berarti memblokirnya sepenuhnya, maka begitulah adanya.”
